Ratrna Sarumpaet

Magna vis Fidelitatis

VITO.ID–Ratna Sarumpaet (RS) dikenal sebagai aktivis perempuan yang kerap berbicara di depan publik. Kritiknya tajam ditujukan kepada pemerintah. Ia pula yang getol agar Pilpres 2019 merupakan saat yang tepat untuk mengganti presiden.

Selama ini publik banyak mengetahui jika RS merupakan simpatisan Prabowo Subianto, yang juga termasuk tim pemenangnya. Maka tak heran, ketika RS mengaku dipukuli, Prabowo Subianto langsung menyambangi RS. Prabowo kemudian mengumumkan kepada media jika RS dianiaya dan meminta kepolisian segera mengungkap siapa pelaku penganiayaan.

Sayangnya, sandiwara RS tidak bertahan lama. Kurang lebih 2×24 jam, polisi berhasil membongkar kebohongan RS dan menyatakan jika pengakuan tersebut adalah rekayasa semata. Tidak ada pemukulan dan penganiayaan. Bengkak di wajahnya ternyata merupakan hasil perawatan operasi plastik. Prabowo kemudian meminta maaf kepada publik dan memecat RS dari tim pemenangan.

Hoax menjadi fenomena yang  tidak  luput  dari karakteristik  masyarakat Indonesia  yang banyak   menggunakan  media  sosial. Setiap harinya masyarakat menerima berita maupun informasi dengan cepat melalui perangkat media sosial.

Bramy  Biantoro  (2016)  menyebutkan ada empat bahaya  yang  ditimbulkan dari  berita hoax  yakni  membuang  waktu  dan   uang, pengalih isu, sarana penipuan publik, dan pemicu kepanikan  publik.

Hasil penelitian Atik  Astrini  (2017)  dalam  jurnal Transformasi no.32 tahun 2017 “hoax dan Banalitas Kejahatan” menemukan bahwa penyebaran  hoax  dimedia sosial dan media online  tidaklah  terjadi  begitu saja tanpa kepentingan  yang  melatarbelakanginya. Ada  kepentingan  dibaliknya  baik  politik kekuasaan, ekonomi (industri dan bisnis hoax),  ideologis, sentiment pribadi dan iseng.

Kemudian, berdasarkan  hasil  riset  yang  dilakukan  Masyratakat  Telematika Indonesia (Mastel) menunjukkan bahwa  isu  politik  dan SARA  merupakan  hal  yang  paling sering diangkat menjadi materi untuk konten hoax. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku,   agama, ras,  dan  antar  golongan,  dimanfaatkan  para penyebar  hoax  untuk memengaruhi  opini publik,  sebanyak  91,8%  responden  mengaku paling  sering menerima  konten  hoax  tentang sosial  politik,  seperti  pemilihan  kepala daerah  dan pemerintahan.

Tidak beda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6%. Bentuk  konten  hoax  yang  paling  banyak diterima  responden  adalah  teks sebanyak 62,1%, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5%, dan  video 0,4%. Sebanyak 92,4 responden menyatakan mendapatkan konten hoax melalui media sosial, media sosial tersebut adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio.

Guru  besar  Ilmu  Komunikasi  Universitas Padjajaran, Bandung,  Deddy  Mulyana, menyebut  ada  faktor utama  yang menyebabkan hoax mudah tersebarnya di Indonesia. Faktor itu yakni karakter asli masyarakat Indonesia yang dinilai tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi  itu  merupakan  salah satu  faktor   mudahnya masyarakat  menelan hoax  yang disebarkan secara sengaja.

Kondisi  itu  merupakan  salah  satu faktor mudahnya masyarakat  menelan  hoax  yang disebarkan secara sengaja. Di  sisi  lain,  ia menyebut  masyarakat  lebih  senang membahas  aspek-aspek  yang  berkaitan dengan kekerasan, sensualitas, drama, intrik dan misteri.  Menurut dia, politik adalah bidang yang memiliki aspek-aspek tersebut. Sehingga hoax sering sekali terjadi pada tema politik.

Drama hoaks RS, jika merujuk pada hasil riset Mastel di atas bukan tidak mungkin terkait Pilpres 2019. Ada skenario yang sengaja dimainkan untuk mempengaruhi opini publik. Skenario itu tak lain adalah lemahnya keamanan di pemerintahan Jokowi. Isu lemahnya keamanan ini digemborkan untuk menguatkan opini penganiayaan terhadap ulama–kasus yang sudah terjadi sebelumnya.

Meski dugaan ada grand design di balik drama RS ditepis kubu Prabowo, namun hal yang perlu mendapat perhatian adalah pentingya literasi. Hal yang perlu didorong adalah menghidupkan budaya baca, memilah informasi yang benar dan tidak menelan bulat-bulat  informasi dari media sosial.

Bagaimana idealnya media massa menempatkan diri dalam kasus tersebut?

Sebagian media massa di Indonesia  dalam pemberitaanya tak lepas dari dukungan politik pemilik/pemilik sahamnya. Berita yang dijasikan/tampil di layar kaca kadang berat sebelah: pro kepada pemerintah atau pro kepada oposisi. Maka tak heran jika informasi yang diterima masyarakat tak utuh. Kadang pula masyarakat (pembaca) hanya menyukai berita yang berasal dari media yang disukainya.

Pemberitaan kasus RS juga demikian. Media menulis pernyataan Prabowo Subianto dan beberapa orang lainnya tanpa melakukan verifikasi ke lapangan. Berita itu kemudian beredar luas dan diyakini kebenarannya karena otoritas Prabowo Subianto. Pada titik inilah media massa kehilangan daya kritisnya. Media boleh disebut turut menyebarkan kabar bohong.

Idealnya, media massa harus menempatkan kebenaran informasi pada tempat pertama  dan terutama. Sebab media massa merupakan pelayan publik. Informasi yang disebarkan media dalam kasus RS harus tetap berimbang dan mengedepankan verifikasi.

Media merupakan salah satu pilar keempat bagi terwujdunya demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya media yang ada, televise, koran, radio, internet, blog, website, dan lain sebagainya memiliki tanggungjawab sangat besar tentang penyebaran berita hoax ini. Artinya instrument itulah yang mudah dan efektif untuk melawan atau menumbuhkan hoax.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *