DR Marsel Robot, Foto: Istimewa

Magna vis Fidelitatis

VITO.ID–Masih terlihat bercak keringat di testa yang belum disekah sehabis pelantikan menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur (di Istana Negara, Rabu 5 September 2018 lalu), Victor Bungutilu Laiskodat, mewanti tegas, “kembalikan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke NTT. Akan dibuatkan moratorium (penundaan atau penghentian sementara) pengiriman TKI ke luar negeri”.

Wantian ini tentu bukan sekadar orkestra politik ketika memasuki gedung Sasando (baca: kantor gubernur) yang begitu pengab bau apek korupsi, melainkan rasa ibah tak tertahankan terhadap nasib TKI asal NTT yang pergi ke luar negeri dengan doa ranum, pulang dengan lagu requiem, pergi dengan selendang, pulang dengan kafan. Bumi gersang ini seolah menjadi liang lahat raksasa yang begitu rakus melahap jenazah anak tanahnya sendiri.

Mata hati Gubernur Laiskodat setajam mata elang menangkap fenomena krusial yang terkesan tak pernah kelar diurus oleh pemerintah provinsi ini. Ada rasa pilu dan mungkin malu sekaligus, ketika melihat kondisi masyarakat NTT yang belum beranjak “naik kelas” dari kelas mempertahankan hidup ke kelas meningkatkan taraf hidup.

BacaPater Gregorius Neonbasu SVD: Penangkapan Calo TKI di NTT Tidak Efektif

Pemerintah terkesan tak tulus mengurus TKI. Lantas urusan “kampung tengah” (urusan perut ini) harus mengekspor manusia keluar negeri. Apakah negeri sendiri terlalu ngeri sehingga kita ke negeri lain yang justeru lebih ngeri? Mungkin, keadaan itu pula yang menginspirasi Victor Laiskodat terus mengguyurkan semboyannya “NTT bangkit, NTT sejahtera”. NTT terasa lelap dalam kemiskinan, atau sengaja dilelapkan agar tidak merasa miskin. Tentu, terlalu banyak ceritera derita TKI yang didengar oleh Gubernur Laiskodat.

Semboyan “kembalikan TKI”, semacam pernyataan bernada sionistik (pulang kampung ala Yahudi) atau semacam gerakan bale nagi (bahasa Flores Timur), kole beo (bahasa Manggarai), fan on kuan (bahasa Dawan). Tentu berbeda, gerakan sionisme Yahudi teramat dasyat dan mempengaruhi dunia. Sebab, mereka yang merantau adalah orang-orang cemerlang (benih unggul yang hidup di mana dan pada musim apa saja). Mereka menjadi “empu” di manapun mereka berada. Sionisme kemudian menjadi sebentuk kesadaran yang memberikan “per puluhan” atas kesuskesan orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk negerinya.

Keadaan di NTT berbanding terbalik. Ke manapun TKI kita pergi adalah tenaga kerja dengan tingkat profesionalitas rendah, berkualitas merana, pengetahuan minim. Tak heran, TKI kita hanya menjadi suku cadang perkakas dapur (suku cadang dari kulkas, mesin cuci, atau mesin masak). Dalam konteks itu, adegan pemukulan, penyiksaan, penyeterikaan, pembunuhan diterima sebagai takdir.

BacaSuster Sisilia: Warga NTT Rentan Jadi TKI Ilegal

Bahkan, kita sungguh tak tahu, berapa orang yang dibunuh tanpa upacara mengantar arwah dan tak sedikitpun rampe melulur di kuburnya. Kita tak tahu, misalnya, berapa orang TKI dianiaya dan dilenyapkan, kemudian dibongkar semua onderdil tubuhnya, dijual di bengkel-bengkel atau show room kesehatan. Berapa orang TKI yang dijual bulat-bulat dengan kedok TKI. Lalu, kembali ke NTT dalam keadaan jenazah dan rumahnya ialah liang lahat.

Riset Soal TKI

Gerakan kembalikan TKI NTT, tentu tidaklah secepat kedipan mata. Persoalan TKI dan perdagangan manusia (human trafficking) ibarat menggelinding batu beton ke bukit. Banyak variabel yang ikut direken untuk menagkap seribu tangan hitam yang terus bermain dalam keremangan persoalan itu. Ini sungguh memerlukan kerja akademis (independen) yang intens dan masif untuk mereduksi secara eksak guna mendapatkan rekomendasi yang valid.

Dalam suatu kesempatan, Gubernur Laikodat pernah pula berujar, “Pemerintah akan menyediakan dana 100 miliar untuk melakukan riset (penelitian).” Kebijakan pemerintah harus berbasis riset. Ini pernyataan langkah dari seorang pejabat. Sepengetahuan saya, baru dua pejabat yang pernah mengatakan seperti itu. Pertama, Dokter Stefanus Bria kala menjadi kadis kesehatan Provinsi NTT (kini bupati Malaka), dan kedua Gubernur Victor Laiskodat. Stef Bria pernah berkata, pemerintahan Negara-negara maju selalu berbasis pada riset. Rekomendasi penelitian menjadi rujukan penting bagi eksekutif untuk mengambil keputusan.

Selama ini amat jarang gubernur, apalagi bupati yang menilai hasil riset ilmiah sangat penting untuk rujukan keputusannya. Kadang pihak pemerintah tidak pernah rendah hati untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi melalukan riset agar merekam persoalan fundamental masyarakat. Kadang pemerintah (tukang perintah) memonopoli kebenaran, atau maksimal mereferensikan masukan tim sukses sebagai dasar suatu keputusan.

BacaRohaniwan Nyanyikan Requiem Saat Gelar Aksi di Polda NTT, Tuntut Ungkap Kematian Mantan Frater

Pada pihak lain, perguruan tinggi begitu angkuh memandang realitas sekitar. Kenaikan harga Lombok di pasar, atau naiknya jumlah TKI yang dipulangkan dalam keadaan jenazah ke NTT seakan bukan urusannya. Mereka terus bediri di puncak menara gading untuk melakukan penelitian sejauh mata memandang. Hasilnya, tumpukan laporan penelitian itu hanya menjadi kompos akademis dan hanya dibaca rayap di rak-rak sepi.

Pekatnya, persoalan TKI dan perdagangan manusia memerlukan riset yang ientsif, komprehensif, bergerak dari hulu ke hilir hingga menghasilkan rekomendasi objektif dan dapat digunakan dalam lokus praktis sebagai garis kebijakan pemerintah. Sulit memang. Sebab, terlalu banyak variabel yang ikut diamati secara teliti sebelum TKI dipanggil pulang. Itu artinya, diperlukan keterlibatan beberapa pihak dalam tim riset (perguruan tinggi, pihak kepolisian, pihak lembaga Swadaya Masyarakat seperti Institute of Resources Governance and Social Change (IRGSC) dan lembaga lain yang dipandang relevan.

Dengan demikian, konten dan konteks di sekitar problem TKI dapat ditemukan dan dengannya dapat diberikkan rekomemdasi yang komprehensif. Dari sana, akan ketahuan bahwa persoalan TKI bukan sekedar pengiriman tenaga kerja keluar negeri, melainkan alat tukar atau suku cadang dari parkas perusahaan. Hasil penelitian yang komprehensif akan menuturkan semua fakta dan keadaan itu. Apakah rekomendasi riset dapat mengembalikan TKI, atau mengirimkan mereka untuk dilatih secara profesional sehingga menjadi tenaga kerja yang profesipnal, berpengetahuan, menguasai bahasa dan budaya (etika) negara destinasi. Artinya, TKI NTT tak lagi sekadar pelangkap perkaskas dapur atau suku cadang dari cangkul dan sabit di padang-padang sawit. Akan tetapi, semua itu harus merujuk pada hasil riset yang mendalam dan komprehensif.

Kita sungguh membutuhkan peneliti yang suntuk dan kredibel dari setiap komponen yang dilibatkan. Dengan demikian, “semboyan kembalikan TKI” yang digagas Gubernur Laiskodat harus menjadi gerakan kemanusiaan, gerakan mengembalikan martabat orang NTT. Jangan biarkan TKI NTT menjadi Maria Magdalena (tokoh dalam kisah kitab suci tentang perempuan yang dianggap dosa oleh kaum farisi). Jangan biarkan status kemanusiaan TKI NTT seperti terucap dalam potongan puisi berikut:

Engkau bukan sekadar Maria Magdalena
yang ditimbun runtuhan batu dosa dari ketiak kaum Farisi
atau mereka yang berlagak mesias mendorongmu ke lembah lendir
dan kau memetik bulan di kamar lelaki berhasrat kuda padang

Engkau Maria Magdalena yang dilemparkan ke dalam saku baju
Sebab, kalender musim terus mengisap sumbuh hidiupmu
Harga dirimu lebih rendah dari setumpuk tembakau di pasar rakyat
Ruas lehermu lebih murah dari manik-manik milik istri majikanmu
Kamar tidurmu memelihara nafsu berbisa meracuni manisnya senyummu.

(Oleh Marsel Robot, Dosen dan Kepala Pusat Studi Budaya dan Pariwisata LP2M Undana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *