Magna vis Fidelitatis

VITO.ID–Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) melalui Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) mencermati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang telah diputuskan menjadi RUU usulan DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Oktober 2018.

Romo PC Siswantoko Pr, Sekretaris Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) KWI, mengatakan, KWI memberikan beberapa pokok-pokok pikiran sebagai masukan kepada DPR RI dan Presiden.

Siswantoko mengatakan, KWI mengapresiasi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran negara dalam rangka melindungi dan mencerdaskan setiap warga negara melalui penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan terpadu bagi setiap pemeluk agama.

“Namun kami berharap bahwa negara tidak terlalu jauh mengatur urusan teknis pendidikan agama karena setiap agama memiliki kekhasannya masing-masing,” kata Siswantoko, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/10/2018).

Siswantoko mengatakan, orientasi pendidikan agama bukan sebatas pada penguasaan ilmu (menjadi ahli) tetapi menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggungjawab sebagai perwujudan pengamalan ajaran, nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan dalam agama.

Demikian pula tujuan pendidikan agama Katolik tidak sebatas penguasaan pengetahuan agama Katolik namun terutama adalah melahirkan pribadi-pribadi yang beriman dan bertanggungjawab baik terhadap imannya, diri sendiri dan sesamanya.

“Berbagai bentuk kegiatan pendidikan informal dan nonformal Katolik yang disebut dalam RUU pada dasarnya merupakan wujud dari orientasi pendidikan khas Katolik tersebut,” kata Siswantoko.

Siswantoko mengatakan, RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini belum belum menggambarkan pemahaman yang komprehensif terhadap Pendidikan Agama Katolik.

Hal itu terbukti dengan masih adanya konsep dan istilah yang keliru atau kurang tepat sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan permasalahan yang amat mendasar.

RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu belum pernah dikonsultasikan dan mendapat taggapan serta masukan dari institusi Gereja Katolik di Indonesia.

“Kami juga menemukan beberapa bagian dari RUU itu yang sangat krusial dari konsideran, pasal, dan ayat yang membutuhkan perubahan dan/atau tidak perlu diatur,” kata Siswantoko.

Siswantoko mengatakan, judul RUU perlu dipertimbangkan kembali mengingat secara keseluruhan RUU ini mengatur Pendidikan Agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, dan Pesantren.

“Pendidikan Keagamaan Katolik belum lengkap karena pendidikan keagamaan Katolik tidak hanya bersumber pada ajaran agama Katolik, tetapi juga pada kitab suci dan tradisi. Oleh karena itu, perlu perumusan kembali agar isi dan maknanya benar-benar sesuai dengan ajaran Gereja Katolik,” kata Siswantoko.

“Terhadap RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kami akan memberikan daftar isian masalah (DIM) sandingan secara lengkap kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pengisian DIM dan kepada DPR RI dalam membantu pembahasan RUU ini pada Pembicaraan Tingkat I (satu) sesuai tahapan pembentukan undang-undang,” kata Siswantoko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *