Magna vis Fidelitatis

VITO.ID–Kementrian Agama berjanji mempersiapkan draf sandingan atas draf Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dari DPR, setelah mendapat reaksi dari kalangan non-muslim mengenai pasal yang berisi pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi.

Pakar filsafat politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Norbertus Jegalus mengatakan RUU Pesantren dan Keagamaan harus ditolak karena tidak sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Norbertus menilai RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan merupakan bentuk intervensi negara terhadap agama-agama.

“Setelah membaca isi pengaturan di dalam RUU ini, saya menemukan bahwa “negara sangat jauh melakukan intervensi” ke dalam agama-agama. Saya tetap bepegang pada sikap dasar kita sejak 1945 bahwa Negara Indobesia bukanlah Negara Agama, bukan Negara Islam,” kata Norbertus kepada Vito.id, Sabtu, 3 November 2018.

BACAFilsuf Jalan Sepi, Dedikasi Penuh untuk Gereja dan Bangsa

Norbertus melanjutkan, RUU Pesantren dan Keagamaan merupakan debat yang tak pernah usai antara golongan muslim dan non-muslim soal memasukan “agama menjadi urusan negara”. Perdebatan itu sendiri bahkan sudah dimulai sejak berdirinya NKRI. Kaum Islam menginginkan Negara Islam, sedangkan kaum kebangsaan menolak itu dan menghendaki sebuah “nation state” yang mencakupi semua agama dan suku.

“Kemudian Lahirlah ide cemerlang dari Sukarno tentang Pancasila,” ujarnya.

Dalam catatan Norbertus, perdebatan politik ‘agama menjadi urusan negara’ pertama kali terjadi tahun 1973 soal RUU tentang Perkawinan yang kemudian menjadi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana tuntutan Islam akhirnya diterima, meski ada kerugian di pihak agama-agama lain. Kemudian debat tentang RUU tentang Pendidikan Agama Tahun1988. Kaum Islam menuntut agar dicantumkan di dalam UU ini tentang “kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah”.

“Meskipun ditolak kaum non-Islam menolak itu, akhirnya tuntutan Islam diterima. Debat ini kemudian dilanjutkan lagi pada RUU Sidiknas tahun 2002, kembali Islam menuntut agar wajib sekolah-sekolah selenggarakan pendidikan agama. Debat berkepanjangan di masyarakat, demonstransi di mana-mana terutama di Indonesia Timur untuk menolak gagasan pewajiban itu. Dan masih ada banyak debat tentang RUU dan yang kemudian menjadi UU, seperti RUU Pornoaksi dan Pornografi; Yudicial Review UU Penodaan Agama,” tegasnya.

Calon anggota DPD RI ini melanjutkan, perdebatan yang paling lama adalah RUU tentang Kerukunan Umat Beragama. RUU ini diusulkan di era Mentri Tarmizy Taher. Namun kaum non-Islam menolak keras, karena intervensi negara sangat jauh ke dalam agama-agama. Salah satu pasal (6) RUU ini menetapkan bahwa setiap orang wajib melaksanakan ajaran agamanya.

“Intervensi negara di sini sudah kelewatan. Pengaturan seperti ini hanya dapat terjadi di dalam sebuah negara agama. Akan tetapi, Indonesia bukanlah negara agama. Yang mewajibkan kaum agama melaksanakan ajaran atau syariat agamanya adalah agama itu sendiri, bukan negara. Negara di sini hanya berkewajiban menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan agama-agama dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik,” katanya.

BACARomo Beny: Sekolah Minggu dan Katekese Tak Perlu Masuk RUU Pesantren

Dia melanjutkan, dalam konteks perumusan Pembukaan UUD juga terjadi perdebatan. Ada dua hal, pertama, debat tentang rumusan di Alinea IV “negara berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang akhirnya dihapus pd 18 Agustus 1945. Kedua, debat ttg Alinea V yg berbunyi: “Aliran pokok pikiran yang kelima dalam pembukaan ialah bahwa Negara Indonesia memperhatikan kristimewaan penduduk yang terbesar…penduduk yang beragama Islam”.

“Alinea V ini ditolak dan dihapuskan sampai sekarang. Tetapi apakah semangatnya hilang? Perdebatan-perdebatan selanjutnya di negara ini tentang hubungan antara negara dan agama sebenarnya tidak luput dari semangat alinea kelima ini,” ungkapnya.

Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kata Norbertus, terutama tentang pendidikan keagamaan sebenarnya sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 Thn 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Di dalam peraturan ini diatur tentang bagaimana janggungjawab negara terhadap dua pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, terutama dari segi pendanaan dan bantuan sarana serta prasarana. Menurut dia sebagian substansi PP No 55 thn 2007 diangkat lagi di RUU ini, hanya Ruu ini ada tambahan tentang Pesantren.

“RUU ini sebenarnya memuat dua RUU, RUU pesantren dan RUU Pendidikan keagamaan. Seharusnya, keduanya didipisahkan. Dengan penyatuan seperti ini, agama-agama non Islam disebutkan hanya sebagai ornamen saja,” lanjut dia.

Dia pun menyimpulkan bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan merupakan bentuk intervensi negara dalam urusan agama sekaligus ingin menghidupkan Alinea V Pembukaan UUD 1945.

“Meski huruf hukumnya telah dihapus, namun semangatnya tetap hidup. Saya ulangi lagi bunyi Alinea kelima UUD: “Aliran pokok pikiran yang kelima dalam pembukaan ialah bahwa negara Indonesia memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar…penduduk yang beragama Islam”. Mari kita mencermati judul dan isi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaann ini, lalu cermati pula bunyi Alinea V pembukaan konstitusi kita, memang sudah dihapuskan tetapi semangatnya masih ada sampai sekarang,” pungkas Norbertus.

Comments

  1. Intinya, Negara tidak boleh intervensi Agama.
    Negara dan Agama Harus berdiri berdampingan untuk menjaga sikap toleransi yang sudah tumbuh selama negara indonesia berdiri sekian tahun lamanya.

  2. Negara Indonesia bukan negara agama karena itu, tidak perlu negara mengintervensi urusan agama. Tidak ada juga agama yang diakui sebagai agama negara. Negara Indonesia adalah negara beragama, diakui dan mengakui semua agama namun demikian negara tidak boleh campur tangan dalam urusan agam yang sifatnya privat. Maka dari itu, RUU tersebut sangat mengganggu eksistensi agama sebagai sesuatu yang sifatnya terpisah dari urusan negara..

  3. Semua warga masyrakat yg beragama, dan itu beragam, maupun tdk bergama harus mnerima prinsip, bhwa ngra dan pmrintah hrus brsikap netral dlm hal pndngan hidup. Weltanschauung yg mnntukn antra lain ttg apa yg baik n buruk. Pmrnthn tdk boleh d dsarkn pda agma trtentu. F. Budi Hardiman(ed), 2010: 230.

  4. Usaha pemerintah memasukkan sekami dan katekis dalam RUU adalah suatu usaha meruntuhkan semangat patriotisme NKRI..karna jika pemerintah tetp pd pndirianx menetapkan RUU pesantren yg jg mngatur ttg pendidikan agamaan berarti dapat dicurigai adanya usaha kaum mayoritas utk mnjadikan negara ini sbgai negara agama..
    Jika demikian, maka sudah sejak thn 1945 usaha itu ditolak oleh kaum minoritas…tetapi jika saja ada usaha utk mnghidupkan kembali apa yg ditentang oleh kaum minoritas pd thn 1945, sy yakin skali perpecahan akan terjadi…
    Pemerintah harus mampu melihat hal ini….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *