Vatika, Foto: Pixabay

Magna vis Fidelitatis

VITO.ID–Gereja Katolik membuka wacana untuk merumuskan undang-undang yang dapat memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual oknum gereja.

Dennis Poust, juru bicara Konferensi Katolik, sebuah lembaga yang dipimpin oleh Kardinal Timothy Dolan, mengungkapkan bahwa korban pelecehan kini tengah menunggu keputusan hukum dari para senator negara atas kasus yang menimpa mereka. Banyak korban pelecehan dan kekerasan seksual yang kasusnya tidak dapat diusut atau disidangkan karena telah terjadi begitu lampau (kedaluwarsa).

Partai Demokrat berjanji untuk mengambil alih wacana perumusan undang-undang tersebut. Demokrat mengatakan akan membuka ruang seluas-luasnya bagi para korban untuk menuntut pelaku sekalipun kasus mereka sudah terjadi jauh di masa lalu.

“Terlepas dari siapa pun yang akhirnya menguasai kursi Senat (negara bagian), kami akan menyambut diskusi untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang dapat diterima tidak hanya oleh para korban, tetapi juga untuk organisasi-organisasi keagamaan dan nirlaba yang akan terkena dampak,” kata Poust, dilansir dari laman NYDaily, Selasa, 6 November 2018.

BACA JUGA: Paus Fransiskus Perintahkan Penyelidikan Pelecehan Seksual Pastor di AS

Saat anggota parlemen Demokrat berusaha meloloskan RUU tersebut, anggota Partai Republikan dikabarkan mempersulit langkah itu.

Gereja Katolik, Kelompok Yahudi Ortodoks, Anak-Anak Pramuka Amerika dan perusahaan-perusahaan asuransi telah menentang UU Korban Anak, terutama atas ketentuan yang akan memberikan waktu satu tahun untuk menghidupkan kembali kasus-kasus lama yang dibatasi waktu di bawah undang-undang saat ini.

Poust mengungkapkan ada banyak hal yang harus dilihat secara lebih mendalam. Dia mengatakan program rekonsiliasi oleh gereja sudah memungkinkan korban kekerasan pendeta untuk mengajukan tuntutan dan penyelesaian kasus meskipun telah kadarluwarsa.

“Ada potensi untuk semacam resolusi dalam hal ini,” katanya tanpa menjelaskan secara detail.

Gereja Katolik telah menghadapi dua kasus besar yang menimpa mereka dalam beberapa bulan terakhir. Kasus pertama adalah skandal gereja Pennsylvania, di mana gereja terlibat praktek kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan selama 70 tahun terakhir.

BACA JUGA: Paus Fransiskus: Saya Merasa Malu Tidak Mendengarkan Pelecehan di Chili

Skandal tersebut melibatkan 300 pendeta dan memakan korban sebanyak 1.000 anak. Jumlah korban diyakini lebih besar dari yang terdata karena diduga banyak korban yang telah meninggal atau enggan mengungkapkan.

Kasus kedua adalah skandal Buffalo di mana keuskupan Katolik terlibat kekerasan terhadap para pendeta mereka sendiri.

Sebagai respons atas kasus tersebut, Paus Fransiskus mengeluarkan surat kecaman kepada seluruh pihak yang terlibat dan menutup-nutupi kasus tersebut.

Gary Greenberg, seorang korban pelecehan seks anak dan seorang investor yang membuat komite aksi politik untuk mendorong UU Korban Anak, bekerja sama dengan kelompok lain dalam beberapa bulan terakhir untuk mengadakan 16 rapat umum untuk 23 kandidat Senat Demokrat dan jaksa agung negara bagian Letitia James.

Greenberg juga mendanai kampanye di wilayah Republikan dan menyeru masyarakat untuk tidak memilih calon Senator yang menolak atau mempersulit lolosnya RUU perlindungan anak yang jadi korban asusila. Greenberg menyebut apa yang dilakukan Poust adalah sebuah langkah yang terlambat.

BACA JUGA: Sinode Uskup di Vatikan: Peran Perempuan dalam Gereja Bakal Diperluas

Kritikan terhadap Poust juga dilontarkan oleh Kathryn Robb, seorang penyintas dan advokat. Ia merasa skeptis dengan klaim Poust bahwa gereja akan terbuka untuk menghidupkan kembali kasus-kasus lama.

Robb mengatakan di Massachusetts, gereja berhasil mendorong terbukanya kasus yang berdampak pada pelaku-pelaku tertentu, namun bukan kasus yang melibatkan gereja sebagai lembaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *