Diskusi VOX Point Indonesia, Foto (Matakatolik.com)

Magna vis Fidelitatis

VITO.ID–Direktur Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok menegaskan perlunya format pembangunan baru untuk mengatasi persoalan di Papua. Hironimus sendiri menolak pendekatan militeristik untuk menghentikan aksi kelompok bersenjata.

“Format membangun Papua secara komprehensif. Jangan hanya jalan, jembatan seperti itu, tapi manusianya juga kita bangun. Baik pendidikannya ataupun soal harga diri orang Papua sendiri,” kata Hironimus usai diskusi di VOX Point Indonesia beberapa waktu lalu.

Hironimus secara khusus menyoroti kasus tewasnya pekerja bangunan di wilayah Nduga beberapa waktu lalu. Bagi dia, kejadian tersebut terus terjadi di wilayah Papua dan tentu memiliki motif di baliknya.

“Kasus seperti ini kan terus terjadi, dan itu seperti kesannya sama bahwa konflik itu diciptakan untuk mengamankan sesuatu. Kita semua tahu bahwa setiap peristiwa pasti ada motifnya,” ujar Hironimus.

Dia menegaskan setiap peristiwa berdarah di Papua adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Tapi apapun, korban yang meninggal adalah suatu hal yang tidak bisa ditolerir, baik masyarakat sipil maupun aparat yang meninggal itu tak bisa kita tolerir, itu langgar HAM,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua, Matius Murib mengingatkan perlunya semua pihak terkait, khususnya Pemerintah dan warga Papua untuk tidak saling curiga.

Matius menegaskan, kalau masih saling curiga, pembangunan sebagus apapun tidak akan berhasil meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat atau orang asli Papua.

Direktur PAK-HAM Papua juga mengharapkan Pemerintah serta pihak-pihak yang pro maupun anti-Pemerintah di Papua untuk melakukan dialog dan berbicara jujur apa adanya serta tidak bersikap munafik guna mencari solusi terhadap masalah apapun di Papua.

Pada bagian lain, Matius mengapresiasi para pembela HAM di tanah Papua serta meminta mereka untuk tetap semangat, sebab keadilan tidak akan jatuh dari langit, tetapi harus diperjuangkan, dan perjuangan tidak bisa instan tetapi harus memalui proses.

“Masyarakat makin sadar hukum dan HAM, dan itu merupakan indikator bahwa perjuangan kita menampakkan hasil, dan penegakan HAM berbasis kearifan lokal adalah tema kerja PAK-HAM Papua,” kata Matius dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (19/12).

Ia menegaskan, pendekatan Pemerintah atas tanah Papua melalui kebijakan militeristik perlu ditinjau ulang, sebab jalan kekerasan dan angkat senjata untuk meredam konflik tidak akan memberikan solusi sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Di sisi lain, lanjutnya, pendekatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur juga belum memberi efek bagi peningkatan ekonomi orang asli Papua. Menurut Matius, masyarakat Papua butuh pemenuhan rasa keadilan melalui penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil, jujur dan terbuka, terutama terhadap dugaan pelanggaran HAM berat di tanah Papua pada masa lalu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *